Nasional Jumat, 29 Apr 2011
08:27 WIB
Tidak Dilaporkan karena
Tak Direspon Pemerintah
MedanBisnis –
Medan. Ujian Nasional (UN) SMP/sederajat masih diwarnai kecurangan. Hal
ini dibuktikan dengan temuan Komunitas Air Mata Guru (KAMG), berupa SMS
kunci jawaban yang di handphone milik para siswa dan video rekaman
pelaksanaan UN yang curang.
Hal itu dikatakan
Ketua KAMG, Abdi Saragih, kepada wartawan, di Medan, Kamis (28/4). Tanpa
menyebutkan nama sekolah, Abdi menjelaskan, video yang diambil oleh tim
KAMG itu menggambarkan adanya sekelompok siswa melakukan pertemuan pada
05.00 WIB.
"Tidak lazim sebenarnya dilakukan siswa pada pukul lima pagi berkumpul di suatu rumah. Investigasi dilakukan SMP dan SMA," ujarnya.
Berdasar investigasi, kunci jawaban yang ditemukan juga berasal dari lembaran kertas yang kemudian dipindahkan ke SMS dan selanjutnya disebar. Lembaran kunci jawaban juga, bebernya, ditemukan di tangan siswa langsung. "Tidak etis saya menyebutkan siapa siswa dan sekolahnya," katanya saat ditanya inisial sekolah dan siswa yang bersangkutan.
Beberapa kunci jawaban yang mereka temukan itu, di antaranya mata ujian sosiologi, matematika, biologi dan bahasa Indonesia untuk tingkat SMA/sederajat, bahasa Indonesia dan matematika untuk tingkat SMP/sederajat.
Menurut Abdi, pihaknya juga mendapatkan pengakuan sejumlah siswa peserta UN yang menyebutkan bahwa mereka membeli kunci jawaban tersebut dari seseorang dengan harga Rp 50.000 per mata pelajaran. "Dengan pendekatan-pendekatan persuasif-lah kami baru bisa mendapatkan berbagai temuan itu," katanya.
Abdi mengatakan, setiap kali pelaksanaan UN pihaknya selalu melihat adanya kejanggalan-kejanggalan pada proses pelaksanaan UN. Di antaranya siswa SMA dan SMP pada saat UN sudah hadir di sekitar sekolah pagi-pagi, antara pukul 05-00 WIB-06.00 WIB. Padahal, UN baru dimulai pukul 08.00 WIB.
Para siswa berkerumun di suatu tempat sambil memindahkan jawaban dari HP ke secarik kertas karena memang HP tidak boleh dibawa ke dalam kelas selama proses ujian. Di dalam kelas siswa juga tidak terlihat menjawab soal, tetapi justru mencocokkan jawaban yang didapat sebelumnya.
"Jadi dua jam waktu yang diberikan, terlalu lama bagi siswa karena 30 menit pun siswa telah selesai menjawab ujian. Itu terjadi karena siswa sudah punya kunci jawabannya," katanya.
Untuk temuan tahun ini, lanjut Abdi, pihaknya tidak akan melaporkan bukti kecurangan ini seperti tahun lalu. Soalnya, pada 2010, laporan dan bukti kecurangan yang mereka laporkan ke Mendiknas tidak ada respons positif. "Meskipun tidak dilaporkan, kami tidak menganggap investigasi yang kami lakukan sia-sia," katanya.
Kadis Pendidikan Sumut, Syaiful Safri, menegaskan, jika terdapat kecurangan dalam pelaksanaan UN diharapkan segera melapor ke dinas. "Siapa yang membocorkan akan dikenakan sanksi. Siswanya saya rasa tidak, karena mereka tidak mengerti apa-apa," ujarnya.
UN Dihentikan
Anggota KAMG, Binsar Gultom, mengusulkan sebaiknya UN dihapus saja. Pasalnya, dalam pelaksanaannya selalu ditemukan kecurangan.
Selain itu, katanya, UN juga bertentangan dengan UU Sisdiknas No 20/2003 pasal 61 ayat 2 yang berbunyi "Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terkreditasi."
Artinya, sebut Binsar, pengakuan terhadap prestasi belajar adalah setelah dinyatakan lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi, bukan UN yang diselenggarakan pemerintah. (ramita harja/cw-03)
"Tidak lazim sebenarnya dilakukan siswa pada pukul lima pagi berkumpul di suatu rumah. Investigasi dilakukan SMP dan SMA," ujarnya.
Berdasar investigasi, kunci jawaban yang ditemukan juga berasal dari lembaran kertas yang kemudian dipindahkan ke SMS dan selanjutnya disebar. Lembaran kunci jawaban juga, bebernya, ditemukan di tangan siswa langsung. "Tidak etis saya menyebutkan siapa siswa dan sekolahnya," katanya saat ditanya inisial sekolah dan siswa yang bersangkutan.
Beberapa kunci jawaban yang mereka temukan itu, di antaranya mata ujian sosiologi, matematika, biologi dan bahasa Indonesia untuk tingkat SMA/sederajat, bahasa Indonesia dan matematika untuk tingkat SMP/sederajat.
Menurut Abdi, pihaknya juga mendapatkan pengakuan sejumlah siswa peserta UN yang menyebutkan bahwa mereka membeli kunci jawaban tersebut dari seseorang dengan harga Rp 50.000 per mata pelajaran. "Dengan pendekatan-pendekatan persuasif-lah kami baru bisa mendapatkan berbagai temuan itu," katanya.
Abdi mengatakan, setiap kali pelaksanaan UN pihaknya selalu melihat adanya kejanggalan-kejanggalan pada proses pelaksanaan UN. Di antaranya siswa SMA dan SMP pada saat UN sudah hadir di sekitar sekolah pagi-pagi, antara pukul 05-00 WIB-06.00 WIB. Padahal, UN baru dimulai pukul 08.00 WIB.
Para siswa berkerumun di suatu tempat sambil memindahkan jawaban dari HP ke secarik kertas karena memang HP tidak boleh dibawa ke dalam kelas selama proses ujian. Di dalam kelas siswa juga tidak terlihat menjawab soal, tetapi justru mencocokkan jawaban yang didapat sebelumnya.
"Jadi dua jam waktu yang diberikan, terlalu lama bagi siswa karena 30 menit pun siswa telah selesai menjawab ujian. Itu terjadi karena siswa sudah punya kunci jawabannya," katanya.
Untuk temuan tahun ini, lanjut Abdi, pihaknya tidak akan melaporkan bukti kecurangan ini seperti tahun lalu. Soalnya, pada 2010, laporan dan bukti kecurangan yang mereka laporkan ke Mendiknas tidak ada respons positif. "Meskipun tidak dilaporkan, kami tidak menganggap investigasi yang kami lakukan sia-sia," katanya.
Kadis Pendidikan Sumut, Syaiful Safri, menegaskan, jika terdapat kecurangan dalam pelaksanaan UN diharapkan segera melapor ke dinas. "Siapa yang membocorkan akan dikenakan sanksi. Siswanya saya rasa tidak, karena mereka tidak mengerti apa-apa," ujarnya.
UN Dihentikan
Anggota KAMG, Binsar Gultom, mengusulkan sebaiknya UN dihapus saja. Pasalnya, dalam pelaksanaannya selalu ditemukan kecurangan.
Selain itu, katanya, UN juga bertentangan dengan UU Sisdiknas No 20/2003 pasal 61 ayat 2 yang berbunyi "Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terkreditasi."
Artinya, sebut Binsar, pengakuan terhadap prestasi belajar adalah setelah dinyatakan lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi, bukan UN yang diselenggarakan pemerintah. (ramita harja/cw-03)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar